Sekjen Moge MBC Minta Kemudahan Bayar Pajak Moge, Ini Masalahnya

Ngomongin soal moge atau motor gede, maka sudah rahasia umum kalau moge di Indonesia banyak yang bodong, alias selundupan, tanpak STNK atau BPKB dan tidak bayar pajak sebagaimana motor kecil.

Kenapa bisa begitu? sepengatahuan saya ada 3 sebab:

1. Karena pajak moge Indonesia sangat besar, berlipat ganda, jika beli baru secara resmi di Indonesia.
Contoh: Honda Rebel 500 di harga pasaran di Australia 80juta rupiah. Masuk Indonesia jadi 150juta rupiah karena ada pertambahan Pajak Barang Mewah.

Walhasil ada yang beli moge bodong dengan kongkalingkong sama oknum pelabuhan..

2. Karena memang mental pengendaranya, ogah bayar pajak.

3. Banyak moge yang masuk Indonesia hasil rekondisi.
Moge rusak/bobrok di negara maju dihancurkan. Nah daripada dihancurin, diperbaiki dan dipoles lalu dijual ke Indonesia.

Keuntungan lumayan banyak bro. moge afkiran seperti ini dibeli seharga 1000-2000 dollar per unit. Lalu dijual secara “bodong” di kisaran 5000-6000 dollar di Indonesia.


Karena barang rekondisi, walhasil gak ada surat legalitasnya. Nomer VIN yang jadi standar internasional juga gak ada, nomer mesin juga dihilangkan, faktur dari pabrik gak ada, tahun berapa buatanya juga gak jelas. Terus gimana mau didaftarkan legalitasnya di Indonesia, kan mumet juga nanti samsatnya!!!.

Poin nomer tiga inilah yang paling banyak menyumbang keruwetan dalam proses legalisasi si moge.

Menanggapi soal pajak ini, Sekjen Motor Besar Club (MBC) Indonesia Irianto Ibrahim mengatakan pemerintah seharusnya bisa mempermudah soal pajak bagi para pemilik motor besar.

“Bukan kami sebagai pengguna motor besar tidak mau bayar pajak, tapi tolong dipermudahkan,” kata Irianto di Jakarta, Sabtu malam (10/2/2018) seperti dilansir otomotifnet.com

“Mengenai pajak di motor besar sebenarnya kami juga prihatin dengan pemerintah,” katanya.

Untuk itu, pihaknya siap bekerja sama membantu pemerintah menyoal pajak motor besar.

“Kami khususnya MBC siap bekerja sama dengan pemerintah terkait. Kalau memang pemerintah keberatan, tolong kasih solusinya ke kami,” paparnya.

Dirinya berharap besaran beban pajak yang harus dibayarkan pemilik bisa dipermudah.


“Tapi dengan catatan jangan memberatkan pemakai motor besar,” sambungnya.

“Jadi bukan kami yang tidak mau, tapi pemerintah tolong berikan kemudahan untuk kami,” ujar Irianto Ibrahim.

roda2blog di sosial media

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan