Tambah Gila, WARTEG DIPAJAKI … terus DISUBSIDI apa?

Seperti yang pernah JUPe tulis sebelumnya, bahwa dalam hubungan Pemerintah dan Rakyat, itu ada Kewajiban dan Hak. Kewajiban rakyat adalah membayar pajak, dan hak rakyat adalah mendapat subsidi.

Setelah pemerintah mangkir dari subsidi BBM, padahal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu naik tiap tahun….BBM tanpa subsidi plus jalan nggak nambah-nambah malah berlubang sana-sini…Opo yo adil?…Haknya rakyat mana?

Naghhh, sekarang pemerintah kita itu makin mirip aja dengan penjajah Belanda. Moosssok, warung rakyat seperti Warteg kena pajak 10% langsung per nota….lha terus nanti timbal baliknya (Subsidi) ke konsumen apa?…parkir di warteg aja udah mbyar, ngrokok di warteg juga udah kena pajak dan cukai (Rokoknya), sms di warteg juga kena pajak (Pulsanya), ehhhh ndilalah masih kena tilang pak polisi yang kita gaji tiap bulan (dari pajak) … minta disogok pula 😕

monggo beritai … 😛

Makan di Warteg Langsung Kena Pajak

Jakarta – Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak restoran kepada pengusaha warteg. Pungutan sebesar 10 persen dari total pembayaran usai pelanggan menikmati hidangan di warteg.

Tidak ada struk khusus dalam pajak warteg ini, Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem ‘self assesment’ untuk menarik pajak tersebut.

“Jadi kita gunakan sistem ‘self assesment’, artinya pengusaha warteg sendiri yang membayarkan nilai pajaknya ke kas daerah. Jadi setiap pelanggan makan langsung kena pajak 10 persen, pajak itu dikumpulkan dan tiap bulan diserahkan ke kas,” ujar Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Arif Susilo, kepada detikcom, Rabu (1/12/2010).

Sebelum hal tersebut dilakukan jajaran Dinas Pelayanan Pajak DKI terlebih dahulu akan melakukan pendataan terhadap warteg yang bisa dikenakan pajak. Warteg yang akan dikenakan pajak, adalah yang beromzet lebih dari Rp 60 juta pertahunnya.

“Pengusaha warteg menghitung sendiri pajaknya, tiap bulan dia akan menyetorkan pajaknya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menyerahkan surat setoran pajak daerah (SSPD). Uang tersebut akan masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk kepentingan daerah,” terangnya.

Arif mengimbau agar pengusaha warteg yang memiliki penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun, sukarela mendaftarkan dirinya ke Dinas Pelayanan Pajak. Kemudian, pihaknya akan melakukan pemantauan dan monitoring dengan melihat catatan keuangan pengusaha warteg tersebut.

“Jika mereka memenuhi syarat, kita berikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Nanti mereka memberikan setoran pajak ke kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), melalui unit kas daerah yg ada di kecamatan. Nanti kita akan kembangkan lagi kantor-kantor ini agar ada di seluruh kecamatan,” tandasnya.

Pajak restoran yang akan dikenakan kepada warteg ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan 23 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran sebesar 10 persen untuk warteg.

Berikut bunyi pasal 22 dan 23 UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah:

Pasal 22 Pajak Restoran adalah pajak  atas  pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 23 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sumber: detiknews.com

Baca Juga:   Tak Kan Diam Gunung di Hajar

roda2blog di sosial media

11 Komentar

  1. harap maklum, ini demi tunjangan pegawai pemda dki yg harus terus naik. mereka ini senjata bang kumis buat bertahan di periode ke 2

    pajak = haram

  2. 60 jt setahun
    5 jt sebulan
    166rb sehari kl buka tiap hari
    24 langganan per hari. kl sekali makan 7 rb.
    itu mah warteg kecil bgt.
    ingin sekali mendengar

    pemerintah berusaha mengifisienkan pendapatan asli daerah, atau pajak dengan cara mengurangi kebocoran (korupsi) dan melakukan efisiensi dengan menghapus anggaran yg tidak perlu dan memecat pns yg tidak penting (baca : dateng telat mulu, begitu masuk ke kantin dl ngrokok, minum kopi, masuk antor buka fb, main game, pulang cepet, bolos buat nyari proyek, minta administrasi tiap memberikan pelayanan) yg artinya mang ga ada kerjaan. tp dibuka lowongan terus.

Tinggalkan Balasan