Modif Kendaraan Bisa Kena Tilang Hingga Rp 24 Juta

image

Bagi sebagian pemilik kendaraan memodifikasi kendaraannya adalah bentuk hobi atau demi . Namun ternyaya, memodifikasi bentuk atau tampilan kendaraan bisa kena denda tilang hingga Rp 24 juta.

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, pihaknya merasa perlu mensosialisasikan aturan itu kepada para pemilik kendaraan.

“Hasil pemantauan di lapangan ditemukan bahwa masih banyak dijumpai kendaraan modifikasi baik motor maupun mobil yang menyebabkan perubahan tipe secara tidak sah yang dapat digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran,” jelas AKBP Budiyanto , Jumat (4/12/2015) seperti dilansir laman FB Divisi Humas Polri.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 277 jo Pasal 316 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda atau denda maksimal Rp 24 juta.

Baca Juga:   Sangkal Putung: Pijat Asli Indonesia yg ampuhh

AKBP Budiyanto mengatakan,  memodifikasi kendaraan boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat kelayakan jalan dari Kementerian Perhubungan. Waduhh!!

Hal ini sesuai dengan Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
“bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.”

“Uji tipe yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan ini juga ada beberapa ketentuannya,” ujar AKBP Budiyanto.

Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.

Baca Juga:   Bakal ada Honda K18, bakal jadi bahan gosip baru di oto-bloghespere

2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.

3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

“Kami berharap masyarakat paham dan mengerti bahwa memodifikasi kendaraan bermotor tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan tindak pidana kejahatan,” cetus AKBP Budiyanto.

AKBP Budiyanto katakan pihaknya akan menindak tegas pengguna jalan yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hmm klo begini caranya, berarti semua peserta di acara Honda Modif Contest bisa ditangkap polisi semua dong???

roda2blog di sosial media

Tinggalkan Balasan