Biaya Stempel Pengesahan STNK Tahunan Dibatalkan MA

Biaya stempel Pengesahan STNK sebesar 25ribu/tahun untuk motor dan 50ribu/mobil dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Munculnya biaya itu sendiri sejak awal sudah dikritik oleh masyarakat karena dinilai mengada-ada. Lha mossok cuma stempel pengesahan aja mbayar.

Selain biaya itu, biaya lain seperti BPKB, STNK dan Plat nomer juga naik sehingga terasa membebani pengguna motor.

Nah mulai sekarang, bagi anda sobat pembaca yang mau mbayar pajak tahunan. Jika sepeda motor, berarti berkurang 25ribu dan jika mobil berarti berkurang 40ribu.

Biaya “stempel” itu sendiri muncul tahun 2016 dan berlaku mulai Januari tahun 2017 melaluo Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga:   Dishub DKI Gerebek Dishub Bekasi Yang Sering Merazia di Wilayah DKI

Dalam putusan yang salinannya baru dipublikasikan Mahkamah Agung, majelis hakim agung menyatakan Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP tersebut bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Pasal yang dirujuk majelis adalah Pasal 73 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah tidak dipungut biaya. Pasal ini berkaitan dengan legalisasi dokumen.

UU AP menegaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotocopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Namun Badan atau Pejabat Pemerintah dapat tidak melakukan legalisasi jika ada keraguan terhadap keaslian dokumen yang akan dilegalisasi.

Lampiran Nomor E angka 1 dan angka 2 PP No. 60 Tahun 2016 dianggap menabrak ketentuan UU AP karena membebani biaya legalisasi kepada pemohon. Lampiran ini memang membebani setiap pemohon pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Ketentuannya: untuk pengesahan roda 2 atau 3 dikenakan biaya pengesahan Rp25 ribu per pengesahan per tahun; dan untuk roda 4 atau lebih dikenakan biaya pengesahan Rp50 ribu per pengesahan per tahun.
“Menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian adalah berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar, PNBP STNK sudah dipungut. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” demikian antara lain pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 12 P/HUM/2017 itu.

Sumber: hukumonline.com

roda2blog di sosial media

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan