Dasar Hukum Polisi Menilang Kendaraan Telat Pajak

Banyak hoax beredar di sosial media (sosmed) yang beredar yang mengatakan bahwa polisi tidak berhak menilang pengendara kendaraan bermotor yang telat pajak, salah satu alasanya karena pajak kendaraan bukan kewenangan polisi tapi Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Apakah benar begitu?

Jadi begini mas bro, penindakan berupa tilang kepada kendaraan telat pajak bukan tanpa dasar.

Aturannya sangat jelas dan mudah dipahami siapapun, yaitu Undang-Undang Nomo 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 70 ayat 2.

Yang bunyinya
“Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”

Baca Juga:   Usir Penjual Bakso, Satpam Tabrak Gerobak Pakai KLX Jadi Viral

Artinya STNK harus mendapat stempel pengesahan tiap tahunya. Makanya di STNK ada 4 kolom tempat stempel pengesahan.

Dan harus dilampiri bukti pembayaran pajak, yang disebut Surat Tanda Ketetapan Pajak Daerah (STKPD)

Jika telat pajak, maka STNK dinyatakan tidak sah. Karena surat STKPD nya mati dan kolom pengesahan STNK belum distempel.

Aturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 70 di atas dikuatkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 37 ayat 2 dan 3. Di situ disebutkan (2) STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, (3) STNK berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan tiap tahun.

Baca Juga:   Smart SIM Terbaru Bisa Diisi Saldo Uang Untuk Pembayaran

Tidak bayar pajak STNK sama halnya tidak memiliki STNK yang sah

So, tidak ada yang salah saat kendaraan telat pajak ditilang polisi karena STNK dan TNKB yang ditunjukkan pengendara dinyatakan tidak sah. Solusi terbaik sebaiknya jangan pernah telat bayar pajak. Jika sudah kadung telat dan kena tilang, ikuti prosesnya sampai selesai. (Admin Polresta Surakarta)

roda2blog di sosial media

2 Komentar

  1. Wah mas sebaiknya foto ktp yang dipakai sebagai ilustrasi disamarkan/diblur datanya untuk mencegah pencurian data kasihan pemilik ktp aslinya…

Tinggalkan Balasan